Pemerintah mengakui banyak aparatur yang melawan dan tidak suka upaya reformasi birokrasi. Faktor penyebab utamanya yaitu budaya kerja dan pola pikir aparatur birokrasi yang masih belum reformis.
Ke depan, aparatur birokrasi harus profesional, cerdas, dan berwawasan kebangsaan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada aparatur birokrasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar mengatakan itu dalam acara “Peluncuran Road Map Reformasi Birokrasi Pemprov Aceh” yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Salah satu penerapan reformasi birokrasi, yaitu dalam rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). Azwar mengaku lebih baik kekurangan pegawai daripada merekrut pegawai yang tidak kompeten. Ia pun tidak akan mentolerir adanya praktek “titip menitip” jabatan di lingkungan birokrasi.
“PNS itu mesti pribadinya baik, jangan jongkok otaknya, dan harus punya nasionalisme. Tapi itu semua tidak mudah, banyak orang melawan seperti ibaratnya seorang ibu yang menyapih anaknya,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya tes wawasan kebangsaan dan nasionalisme dalam rekrutmen PNS. Ia memaparkan, dari 13.000 formasi jabatan yang dibutuhkan dalam rekrutmen PNS tahun lalu, ternyata hanya terisi kurang lebih 11.000 formasi.
Penyebabnya bukan karena kekurangan peminat, melainkan memang persyaratannya diperketat. “Termasuk ITB yang kita beri jatah 75 orang, tapi yang lulus cuma 60 orang. Gugurnya di wawasan kebangsaan,” katanya.
Sesuai Keputusan Presiden No. 81/2010 tentang rencana strategis reformasi birokrasi periode 2010-2025 dan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20/2010 tentang Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014, pemerintah tergolong “ngebut” melakukan upaya reformasi birokrasi.
Di tingkat pusat, program reformasi birokrasi sudah diimplementasikan di 64 kementerian/lembaga dari total keseluruhan 76 K/L.
Menyusul setelah itu, pemerintah menetapkan 98 pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai projek percontohan (pilot project) reformasi birokrasi.
Sementara, hingga saat ini baru ada tiga pemerintah daerah yang telah meluncurkan road map (peta jalan) reformasi birokrasinya di Indonesia; yaitu Prov. Gorontalo, Bangka Belitung, dan Aceh.
Menurut Gubernur Aceh, Dr. Zaini Abdullah, road map tersebut disusun sejak awal tahun lalu atas bimbingan teknis tim Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP) di bawah United Nations Development Programme (UNDP).
Country Director UNDP, Beate Trankmann mengatakan bahwa UNDP mendukung negara-negara pada empat hal utama terkait administrasi publik; yaitu reformasi birokrasi, peningkatan efisiensi dan respon sistem pembuatan kebijakan, reformasi pemerintah, dan reformasi sistem pengelolaan pendapatan dan belanja sektor publik.
Beate menambahkan, pengalaman di seluruh dunia menunjukkan bahwa birokrasi yang kuat sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, meningkatkan investasi, dan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
“Negara dan masyarakat dapat mencapai percepatan pembangunan yang adil, merata, serta berkelanjutan hanya apabila birokrasi dan lembaga publik efektif dan efisien, dan hanya apabila lembaga publik dapat menerapkan kebijakan, pelayanan, meningkatkan investasi serta memberikan insentif yang tepat kepada perusahaan dan perorangan,” ujarnya. (A-156/A-89)***
Tags: Aparatur, Banyak, Birokrasi, Pemerintah, Reformasi, Tidak, Upaya
This entry was posted on Monday, July 8th, 2013 at 10:49 pm and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar