Moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil akhirnya resmi berakhir. Pemerintah memutuskan tidak lagi memperpanjang moratorium penerimaan CPNS pada 2013 yang berakhir pada 31 Desember lalu.
Wakil Presiden Boediono sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Nasional mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memproyeksikan kebutuhan PNS hingga 2016 mendatang. “Dari tahun ke tahun, jumlahnya akan terus disesuaikan dengan kebutuhan,” katanya.
Hanya, Boediono menekankan penerimaan CPNS tetap akan memperhatikan rambu-rambu yang diterapkan selama moratorium yakni zero growth policy. Selain itu, Boediono menekankan perekrutan PNS harus memenuhi tiga persyaratan.
Pertama, perekrutan harus terlebih dahulu memiliki peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan yang didukung oleh analisis jabatan dan analisis beban kerja, memiliki rencana dan melaksanakan redistribusi pegawai serta memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, dan akuntabel.
Kedua, perekrutan hanya dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya di bawah 50% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, perekrutan hanya dilakukan setelah mendapat izin dari Komite Pengarah Reformasi Birokrasi yang diketuai Wakil Presiden.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar